Home / EKOBIS / Soal Recana Revisi UU NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Rektor Amkop Nyatakan Tak Perlu

Soal Recana Revisi UU NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Rektor Amkop Nyatakan Tak Perlu

MAKASSAR– Polemik terkait rencana dilakukannya revisi UU No.22 Tahun 2009, terus bergulir dan diwarnai aksi penolakan. Baik dari aktivis, pakar hukum maupun pengguna tramsportasi.

Nah, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Akademi Manajemen Koperasi (STIE AMKOP), DR. Bahtiar Maddatuang, SE, MM yang juga merupakan pengguna transportasi menilai, revisi terhadap UU tersebut tak perlu dilakukan.

“Di tengah kondisi ekonomi bangsa yang masih dalam tahap Recovery. Dengan berbagai indikator ekonomi yang belum membaik, perlu dikedepankan efesisensi dalam praktek bernegara,” tegas Bahtiar, Kamis (31/5/18).

Selain tak perlunya Ttansportasi online dimasukkan dalam UU itu, Bantiar betanggapan, tentunya akan menelan anggaran yang tak sedikit dalam pembahasan revisi itu.

“Merevisi undang undang tersebut, pasti akan membutuhkan biasa yang besar dalam proses legislasi,” terang Ketua STIE AMKOP ini, sembati menambahkan, tidak perlu merevisi UU tersebut. selain efesiensi karena proses legislasi yang memakan biaya besar dari APBN, juga apa yang termaktub dalam. UU 22 tahun 2009 sudah sangat baik,

Nah, saat ditanua dalam konsep akademisi soal adanya kesan pemaksaan dilakukannya revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini, mantan aktivis ini, ia akan melakukan konsilidasi ke sejumlah perguruan tinggi tinggi negeri maupun swasta, untuk mengkaji kembali rencana revisi itu.

“jika ada pihak pihak yang tetap ngotot dalam melakukan revisi tentang UU tersebut, saya akan mengkonsolidasikan ke kawan2 Pimpinan PT khususnya PTS di indonesia, untuk melakukan penolakan terhadap revisi UU Tersebut,” pungkar Bahtiar.

loading...