Suku Moni unjuk rasa di DPRD Paniai. Ini tuntutannya!

oleh -610 views

Indotimnews– Suku Moni di Kabupaten Paniai yang mendiami di tiga distrik, yakni Kugowapa, Dumadama dan Dogomo menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Paniai, Selasa, (21/11/2017) dengan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai mengalokasikan anggaran APBD induk tahun 2018 untuk Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Moni yang langsung diterima ketua Pansus pemekaran kabupaten Moni, Denny Gobay dan enam anggota DPRD lainnya.

Penanggung jawab aksi, Charles Magai, S.Sos mengatakan, proses pemekaran sudah berjalan dan telah terbentuk RUU di DPR RI menjadi UU DOB, oleh karena itu kami turun jalan hingga kantor DPRD ini untuk meminta segera mengalokasikan dana untuk Kabupaten baru ini.

Jadi ini kami minta dukungan kepada DPRD agar bahas dalam persidangan APBD nanti.

Kami juga akan datang menghadap kepada Bupati untuk seperti aksi hari ini. kalau sampai ditolak, maka kami lakukan mogok sipil di Paniai. Karena kami sudah punya dasar dan bukti, RUU sudah ada, proses pemekaran sudah ada,” kata Charles Gobay.

Ia mengatakan, pihaknya minta juga kepada pemda agar menyurati kepada tim pemekaran untuk duduk bersama guna mencari solusi. Dalam hal ini bupati harus mengerti. Ini murni perjuangan rakyat. Awal masukan proposal pemekaran tahun 2007 dan didukung oleh bupati Naftali Yogi (saat itu).

“Alasan, membuka isolasi daerah di wilayah timur. Karena sampai saat ini, salah satu contoh jalan raya yang menghubungkan ke Ugidimi dari Uwibutu masih berlubang-lubang, itu berarti tidak ada pemerataan. Apalagi penerimaan pegawai juga tidak ada orang Moni, jangankan pejabat yang dilantik, itu saja tidak ada. Kami orang Moni benar-benar dianak tirikan,” tuturnya.

Kordinator aksi, Yudas Zonggonau, S.Pd mengatakan, pihaknya sebagai kaum terpelajar ingin buktikan karyannya di depan masyarakatnya.

“Maka waktu itu kami meminta pemekaran. Kami juga mau menikmati dana otonomi khusus, kami juga mau membuktikan bahwa kami juga telah berpendidikan. Percumakah kami kuliah dan ijasah dimakan oleh tikus. Beberapa tahun dari bupati ganti bupati, benar-benar kami disisikan,” ujar Yudas.

Ketua Pansus DPRD Paniai pemekaran Kabupaten Moni, Deni Gobay mengatakan, waktu pemekaran Deiyai dan Intan jaya juga dibantu dari kabupaten induk. Mekanismenya, kata dia, permintaan tersebut akan disampaikan ke Bupati dalam Pra Pembahasan APBD dalam waktu dekat.

“Kami menerima dengan serius karena pemekaran kabupaten ini telah diagendakan tahun lalu. Dan ini sudah dibahas di DPR RI. Ini aspirasi murni karena muara untuk kepentingan umum. Kami akan membahas dalam waktu dekat. Saya mohon semua masyarakat juga turut hadir dalam Pra Pembahasan nanti,” kata Denny.

Naftali Pakopa, anggota DPRD Paniai mengatakan, Kabupaten Moni bukan hanya untuk suku Moni saja tapi penuh dr semua etnis suku lain yang ada di Paniai.

“Karena itu kami siap anggarkan sesuai keinginannya. Dan atas nama lembaga kami menerima aspirasi itu karena legalitas hukumnya sudah sah. Sebab, APBD induk juga kami belum bahas,” ucapnya.

Ia menambahkan, keinginan pemekaran itu terjadi lantaran tidak ada pemerataan dalam birokrasi. Sebab, dari data yang dimiliki pihaknya orang Moni ketinggalan jauh.

“Pantas mereka minta pemekaran. Anggaran kami siap realisasikan. Dan ini agendanya tahun lalu,” katanya. (AB)

loading...
loading...