Sultra Inventarisir Aset Gedung Pendidikan Menengah

oleh -236 views

images(3)Indotimnews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menginventarisir aset gedung dan tanah menyambut kebijakan pengalihan urusan pendidikan menengah setingkat SMU/SMK yang akan diterapkan tahun 2016.

Gubernur Sultra Nur Alam di Kendari, Selasa, mengatakan peralihan urusan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagaimana diamanahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 semata-mata untuk optimalisasi pengorganisasian.

“Jika disederhanakan, maka hakekat UU Nomor 23 adalah optimalisasi penanganan pendidikan yang lebih fokus dan terarah pada setiap tingkatan,” kata Gubernur Sultra.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Sultra siap melaksanakan pengalihan tersebut karena perintah undang-undang, meskipun implementasinya baru akan dilakukan pada 2016.

Selain pendataan aset gedung dan tanak juga Dinas Dikbud Sultra dituntut menginventarisir sumber daya guru dan tata usaha untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur urusan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan pendidikan menengah setingkat SMU, MA serta SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sedangkan pengelolaan lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD), lembaga pendidikan non formal dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Secara terpisah Kepala Dinas Dikbud Sultra, Damsid mengatakan, pihaknya optimistis pengalihan urusan pendidikan SMU dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi akan sukses.

“Penanganan urusan pendidikan menengah setingkat SMU dan sederajat mutlak menjadi kewenangan pemerintah provinsi karena sudah diundang-undangkan. Pasti sukses karena lebih fokus,” kata Damsid.

Dia mengatakan, sumber pembiayaan pendidikan tingkat menengah yang akan mendorong sukses pelaksanaan pendidikan menengah tersebut antara lain, bantuan operasional pendidikan (BOP) dan dana sertifikasi guru.

“Kita harapkan peralihan urusan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi tidak memicu arogansi karena sesungguhnya untuk pembangunan pendidikan anak-anak bangsa,” kata Damsid. (antarasultra)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.