Home / Indotimnews / Tak Digubris, Mahasiswa Kembali Berunjuk Rasa Soal Dugaan Korupsi Dana Fiskal

Tak Digubris, Mahasiswa Kembali Berunjuk Rasa Soal Dugaan Korupsi Dana Fiskal

MAKASSAR– Untuk kedua kalinya, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sulsel, kembali menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumiharjo, Senin (19/2/18).

“Korupsi merupakan penyakit agi bangsa ini yang terus merambah sampai ke tingkat paling bawah, khususnya dana titipan Fiskal,” tegas Jendral Lapangan Aksi ini, Sadiq.

Dipaparkan, berdasarkan hasil investgasi dan aduan masyarakat terkait dengan Aktifitas Menyimpang dalam tubuh Pemprov Sulsel ini terindikasi Adanya Tindak Pidana Korupsi Yang Dimana Adanya Penyalagunaan APBD.

“Kuat dugaan adanya penyalagunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sulawesi selatan, yang melibatkan dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dan badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat SulSel pada khususnya,” teriak Sadiq.

Dengan tak adanya niat baik Pemprov Sulsel Sampai detik ini belum ada Penjelasan/Klarifikasi dari Pemprov Sulsel, terkait tuntutan pengunjuk rasa.

“Maka Untuk Ke 2 Kalinya Kami menggelar aksi demonstrasi dugaan Tindak Pidan Korupsi Penyalagunaan Anggaran ABPD di PemProv Sul-Sel, Sebagai pemangku kebijakan di Sul-Sel itu tidak lagi mencerminkan Tindakan Profesionalitas dan Moralitas,” lanjutnya.

Memurutnya, dalam hal ini diduga proses penyalahgunaan Anggaran APBD ini tidak terdeteksi oleh penegak hukum di karenakan adanya Kerjasama yang massif antara pihak Terkait yang di duga melakukan penggelapan anggaran, dana titipan tersebut di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disebut dengan “FISKAL” itu adalah Berupa Kode atau Isyarat dalam proses penggelapan Anggaran tersebut.

“Hampir setiap tahunnya, dana titipan tersebut diduga jumlahnya sangat banyak, dan diduga diterima oleh oknum pejabat tertentu,” tutur Sadiq.

Pengunjuk rasapun menduga bahwa ada indikasi penitipan dana “FISKAL” tersebut adalah sebuah penyimpangan dan tidak di benarkan dalam Undang – Undang yang berlaku.Undang – Undang No.28 Thn 1999 Tentang Pemerintah Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi,Dan Nepotisme. (*)

loading...