Terkait pembebasan lahan Bandara, Andi Azis Maskur: Tim Apresial Lebih Layak Jadi Tersangka, Bukan BPN

oleh -453 views

Indotimnews– Sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dinyatakan bahwa dalam proyek pembebasan lahan bandara seluas 60 hektar tepatnya berlokasi di Dusun Baddo-baddo, Desa Baji Mangai, Kabupaten Maros tersebut, terjadi kerugian negara sebesar Rp 317 miliar.

Sehingga dari temuan tersebut, penyidik akhirnya menetapkan sembilan orang tersangka dimana diantaranya ada yang telah divonis dan lainnya sedang berproses di Pengadilan Tipikor Makassar hingga saat ini.

Sembilan orang tersangka tersebut, masing masing Kepala BPN Kabupaten Maros, Andi Nuzulia. Hamka (Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah).Hartawan Tahir (Kasubsi Pendaftaran). Muhtar (Juru Ukur), dan Hijaz Zainuddin (mantan Kasi Survey Pengukuran dan Pentaan Kota). Camat Mandai Maros, Machmud Osman, Kepala Dusun Bado bado, Rasyid dan seorang Kepala UPTD Maros, Sitti Rabiah.

Andi Azis Maskur selaku Penasehat Hukum (PH) dari pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan terdakwa Andi Nuzulia, mengatakan pihak dari Apresial lebih layak untuk dijadikan tersangka, bukan dari BPN atau Andi Nuzulia.

Azis Maskur mengungkapkan, hal tersebut didasari dari kesaksian ketua dari Apresial Abdulah Fitrianto di depan persidangan yang mengtakan dengan tegas, “Segala nilai yang dibayarkan secara keseluruhan kurang lebih 500 miliar terhadap pembebasan lahan bandara internasional Sultan Hasanuddin adalah tanggung jawabnya,” jelasnya.

Selain itu, pihak Apresial juga mengakui, bahwa dia yang menghitung sendiri dia yang menentukan nilai sendiri tanpa ada intervensi dari pihak mana pun juga termasuk dari pihak BPN dan terdakwa Andi Nuzulia, urai Andi Maskur di PN Makassar, kemarin.

Lanjut Azis, dan ditambahkan oleh Jaksa, hasil penilaian penghitungan BPKP bahwa adanya kerugian negara itu akibat dari salah penghitungan oleh apresial, maka hemat kami selaku PH terdakwa, tentunya dalam hal ini yang menjadi tersangka kemudian terdakwa di persidangan tentu bukan dari BPN, bukan dari camat, saksi, dan kades serta kadus, tapi justeru apresial.

Dan jaksa sendiri mengatakan di depan persidangan bahwa pendapat penilaian BPKP itu kesalahan nilai yang diangkat dari 200 menjadi 500 miliar adalah adanya tim apresial sebagai tim penilai. Sedangkan apresial di persidangan mengatakan bahwa penghitungan itu tanpa intervensi dari pihak manapun juga dia menghitung sediri dengan caranya sendiri, urai Azis Maskur ke Wartawan.

Azis Maskur juga mengatakan, seharusnya Tim Apresial yang lebih untuk diputus perkaranya, dan kalaupun dia (apresial) masuk barulah dikaitkan kalau memang ada kaitannya dengan yang lainnya.

Sementara itu, tim Apresial yang menolak untuk diwawancarai, sudah tiga kali menerima pangilan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun tidak diadiri sehingga terkesan kurang koperatif terhadap panggilan jaksa, maka hakim PN Makassar mengeluarkan penetapan pangilan untuk kesaksian di persidangan.|Tim

loading...
loading...