Tim Kuasa hukum Abdul Kadir minta Partai Hanura tidak lakukan pemecatan dan PAW

oleh -344 views

images(9)Makassar–Kisruh keanggotaan Abdul Kadir, kader Partai Hanura Kota Makassar, yang berujung pada  pemecatan dan rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) ini, ditanggapi misiris oleh Tim Kuasa hukum Anggota DPRD Makassar tersebut

“Pemecatan selaku kader partai tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, karena ada dasar hukum yang harus diikuti baik aturan di Internal partai yang bersangkutan maupun aturan yang telah diakui secara nasional yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Jangan sampai proses pemecatan dan PAW dilakukan karena dasar suka atau tidak suka,, ini artinya subjebtik serta menciderai rasa keadilan.” jelas Kuasa Hukum Abdul kadir, Kader Partai Hanura ini, Jusman Sabir, SH dalam rilisnya yang diterima indotimnes.com, Minggu (29/5).

Dijelaskan sikap pemecatan maupun PAW tidak semudah dan segampang itu dilakukan terhadap kader, apalagi karena faktor subjebtik. Partai ini harus mengacu pada dasar hukum yang ada yaitu UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

“Pemecatan yang berimplikasi pada PAW oleh Partai Hanura terhadap klien kami itu Inkonstitusional karena UU menyediakan ketentuan (Legalitas Principle) untuk sahnya PAW. Anggota Legislatif bisa di PAW dengan alasan yaitu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, dan alasan diberhentikan apabila anggota legislatif  tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan,” tambah Jusman.

Lanjut Tim kuasa hukum Abdul kadir ini, jika alasan diatas tetap sebagai anggota legislatif selama 3 bulan berturut-turut, tanpa keterangan apapun dan atau telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun serta tidak.menghadiri rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan dewan selama 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

“Oleh karena itu kami selaku Tim Kuasa hukum dari klien kami Andi Abdul Kadir memohon kepada DPP Partai Hanura untuk tidak melakukan terdahulu pemecatan dan PAW sebelum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Alasan tim kuasa hukum ini, karena saat ini proses hukumnya masih berproses di Pengadilan. Kita harus menunggu dulu hasil putusan pengadilan yang inkrah.

Pemecatan itu berdasarkan SK pemecatan dengan No SKep/110/DPP-Hanura/VI/2016. Yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 April 2016.

Editor: Zoel

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.