Kata Wawali PAD THM Haram, Gimana Dengan PAD Hotel Plus dan Spa, Halalkah?

oleh -238 views

images(375)-1Makassar– Rencana pemerintah setempat menutup Tempat Hiburan Malam (THM) di sepanjang Jalan Nusantara, mengundang kontraversi. Apalagi desakan tersebut gencar dilakukan para wakil rakyat di DPRD Makassar. Belum lagi Wakil Walikota Makassar, Syamsurijal, beberpa waktu lalau menyatakan Haram menerima PAD THM yang nilainya ratusan juta rupiah.

Toh, yang.nampak aneh menurut sejumlah kalangan atas kebijakan tersebut, bahwa rencana itu sifatnya tebang pilih. THM di Jalan Nusantara yang menurut anggota DPRD dikunjungi kalangan menengah kebawah harus jadi sasaran.

Lalu gimana dengan THM fasilitas hotel berbintang dan Spa, yang konon kabarnya sebagai porsstitusi kelas kakap tidak akan disentuh oleh petinggi dan wakil rakyat itu?

“Pada dasarnya rencana itu dapat dukungan masyarakat. Tapi kalau menelisik status THM itukan sarana hiburan bukan lokalisasi porstitusi seperti yang didengung-dengungkan,” papar Rusli, aktivis mahasiswa yang mengkaji masalah ini dari aspek sosialnya, Sabtu (6/12/2014).

Dikatakan, sebaiknya jika pihak Pemkot Makassar dan DPRD hendak menutup THM, jangan hanya di Jalan Nusantara, failitas hiburan hotel yang sarat transaksi seks juga dilibas. Apalagi menjamurnya tempat sauna yang punya pijat plus-plus harus pula ditutup.

“Jika kehendak walikota dan wakilnya serta segenap anggota DPRD Makassar yang ada dalam Koalisi Anti Maksiat, wajib pula menutup tempat yang diduga sebagai ajang porstitusi kelas kakap itu,” cetus aktivis kemahasiswaan ini.

Artinya, jika THM Jalan Nuantara dituding sebagai lokalisasi porstitusi. Apakah hiburan kelas kakap yang menyediakan wanita-wanita penghibur harus terlindungi dari kebijakan itu, apa bedanya? Menanggapi masalah tersebut,

Komisariat Lembaga Misi Reclasering Republik Indonesia, (Komda LMRRI) Makassar, menganggap kebijakan ini merupakan kebijakan yang menelorkan presepsi salah.

“Makassar sebagai kota metro, yah harus punya fasilitas hiburan. Jika semua bentuk hiburan malam ditutup, yahj kota ini tak layak dapat julukan Kota Metro dong,” jelas Ketua Komda LMRRI Makassar, Irhamsyah.

Sementara data yang dihimpun menyebutkan PAD THM di Kota Makassar mencapai Rp.350 juta. PAD yang dianggap haram ini tak ada beda dengan hasil pajak yang berasal dari hotel berbintang yang punya fasilitas hiburan malam dan fasilitas pijat plus-plus (Spa) khusus penikmat kelas kakap. (Zulkifli)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.