UMK di Makassar Naik di Kisaran Rp2 Juta

oleh -325 views

20141110_19_14_34-1-1Makassar– Upah Minimum Kota (UMK) Makassar sebesar Rp2,075 juta telah mendapat persetujuan Walikota Makassar. Selanjutnya UMK tersebut akan diajukan ke Gubernur Sulsel untuk ditetapkan secara resmi.

Persetujuan tersebut diperoleh saat Dewan Pengupahan Kota Makassar yang diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Andi Bukti Djufri, meyerahkan laporan hasil penentuan angka UMK 2015 kepada Walikota, di Balaikota, Senin, 10 November 2014.

Bukti mengatakan, angka tersebut diperoleh Dewan Pengupahan setelah melakukan survey sejak bulan Februari hingga November 2014. Survey dilakukan sebanyak 10 kali di lima pasar tradisional di kota Makassar.

Kesepakatan UMK dikatakannya telah mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan telah melalui pertimbangan terhadap laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kenaikan ini diperoleh dengan pembahasan yang panjang yang melibatkan beberapa unsur seperti Pemerintah, Serikat pekerja, Pengusaha dan juga telah mempertimbangkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) 2015,” kata Bukti

lebih lanjut Bukti mengatakan, UMK yang telah disetujui oleh Walikota bersifat rekomendasi. Angka tersebut kemudian akan diserahkan ke Gubernur untuk ditetapkan secara resmi.

Untuk diketahui, UMK 2015 Makassar lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2 juta.

Walikota Makassar, Danny Pomanto, mengatakan, berapapun nilai UMK yang ditetapkan harus merujuk pada kesepakatan bersama dengan memperhatikan aspek pemenuhan kebutuhan kesejahteraan tenaga kerja di kota Makassar.

Jika UMK telah resmi, maka angka tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pengusaha. Tidak hanya itu, Dewan Pengupahan juga harus mensosialisasikan hak-hak pemenuhan dasar yang wajib diberikan setiap perusahaan kepada para buruhnya sesuai dengan aturan yang berlalu.

“Keputusan ini wajib diikuti oleh pengusaha dan para buruh perlu meningkatkan kualitas dan mendapatkan hak mereka,” kata Danny.

Danny menjelaskan, permasalahan umum yang dihadapi para buruh adalah pengupahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ditetapkan. Untuk itu, perlu ada transparansi dari setiap perusahaan terhadap sistem aliran dana kepada para buruh.

“Perlu ada monitoring yang jelas, agar para buruh mendapatkan haknya” ujar Danny.

Olehnya, mantan arsitek tata ruang ini, akan mempersiapkan kartu multi fungsi SmartCard untuk dimiliki oleh setiap buruh di kota Makassar. Dari kartu tersebut, seluruh gaji ataupun aliran dana yang menjadi hak buruh akan masuk kedalam rekening mereka.

“Sehingga akan termonitor pemenuhan hak mereka, apakah telah sampai ataukah tidak terbayarkan” jelas Danny.
lebih lanjut Danny menambahkan, pemilik Smart Card adalah warga yang memiliki kartu tanda penduduk (ktp) Makassar. Kelebihan kartu multifungsi ini juga dapat sebagai kartu kontol kesehatan.(HK/RG).

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.