Home / Indotimnews / Unjuk rasa GBPMN berujung ricuh dengan aparat kepolisian

Unjuk rasa GBPMN berujung ricuh dengan aparat kepolisian

Indotimnews– Aksi GBPMN (gerakan buruh pemuda mahasiswa nusantara) yang tergabung di dalamnya KSN (Konfederasi Serikat Nusantara), FSPBI (Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia ), GRD (Gerakan Revolusi Demokratik), SPMN (Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara) di simpang lima bandara internasional sultan hasanuddin berakhir ricuh, Rabu (11/10/17).

Ratusan Massa aksi yang menggunakan mobil tronton mencoba memblokir jalan di simpang lima bandara, massa aksi yang menuntut :
1. Cabut Izin PT. MENARA ANGKASA SEMESTA.
2. Bayarkan upah proses dan pekerjakan kembali 12 pekerja yang di PHK sepihak oleh PT.MENARA ANGKASA SEMESTA
3. Laksanakan Nota khusus yang di keluarkan DISNAKERTRANS Provinsi SULSEL.
4. Stop dan penjarakan pelaku union busting (pemberangusan serikat pekerja).
5. Hapus sistem outshourching bagi seluruh pekerja di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
akibat tindakan represifitas dari pihak kepolisian membuat massa aksi Terlibat bentrokan dengan pihak kepolisian.

Andi Etus Mattumi, Ketua Umum Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, bahwa tindakan represifitas pihak kepolisian beberapa pekan terakhir ini terlihat sangat bringas.

Apakah ini yang di katakan polisi sebagai pengayom masyarakat ?,” Tanya Ketua Umum KP-GRD tersebut.

Dikatakan, melakukan aksi solidaritas mengecam tindakan brutal aparat kepolisian yang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Ketidakmampuan pihak kepolisian menyelesaikan kasus yang terjadi masyarakat terkhususnya pada buruh.

Adapun tuntutan dari Ketua Umum KP-GRD, terkait pola pengamanan aparat kepolisian khususnya POLDA SULSEL, yaitu ;
1. Revisi PERKAPOLRI No.9 tahun 2008 karena di duga bertentengan dengan UU No.9 tahun 1998 dan UUD 1945 pasal 28E tentang kebebasan menyampaikan pendapat.
2. Copot KAPOLDA SULSEL karena gagal membina anggotanya yang bertindak tidak humanis kepada massa aksi.
3. Perlunya pembinaan terhadap aparat kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa. (Rls)

loading...