Home / HUKRIM / Unjuk Rasa Mahasiswa “AMPUN” Makassar Tolak Rencana Revisi UU No.22 Tahun 2009

Unjuk Rasa Mahasiswa “AMPUN” Makassar Tolak Rencana Revisi UU No.22 Tahun 2009

MAKASSAR– Revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tersebut diinisiasi oleh Komisi V DPR RI yang menilai ada beberapa ketentuan yang tidak relevan lagi di UU tersebut.

Diketanui pula, Komisi V telah membuat rencana kecil untuk memulai merumuskan UU tersebut, sekaligus untuk mengakomodir transportasi online di dalam regulasi ini.

Dengan salah satu poin dari para pengemudi taksi online adalah ketidaksesuaian antara isi Permen 108 dengan UU 22/2009, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan SIM A Umum kepada taksi online.

Nah, hal inipun mendapat reaksi penolakan dari sejumlah pihak yang menegaskan “Menolak Revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan” dengan berbagai alasan.

Seperti halnya, penolakan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Penyelamat Undang Undang Negara (AMPUN), yang menggelar aksi penolakan dengan cara berunjuk rasa, Kamis (12/4/18), di Jl. AP. Pettarani, Makassar.

Aksi penolakan mahasiswa menurut pengunjuk rasa didasari sejumlah poin penolakan, yakni menolak dari segi pemborosan, aspek kebutuhan dan relevansi karena UU No.22 Tahun 2009 masih sangat layak dijalankan, serta menolak dari sudut pandang kajian sosial.

Ini tuntutan aksi AMPUN:

1. Menolak keras perubahaan uu no 22 th 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan dengan pertimbangan pemborosan anggaran negara.

2. Selamatkan dan pertahankan pemberlakuan UU 22 Tahun2009 yang kami nilai masih sangat relevan dengan kebutuhan rakyat disektor lalulintas dan angkutan jalan.

3. Jika ada tambahan tehnis soal poin yang berkaitan dgn uu No. Tahun 2009, maka segera mungkin pemerintah menerbitkan perpres atau permen yang mengatur soal regulasi tambahan tehnis khusus angkutan berbasis online, karena dipasal 157 UU no 22 Tahun2009,  sangat mengakomodir tentang hal tersebut.

4. Tidak alasan urgen untuk merivisi, merombak dan mengganti uu no 22 th 2009 ttg lalulintas &angkutan jalan mengingat negara kita tidak dalam keadaan darurat sosial.

5. Meminta pada legislatif senayan DPR RI untuk tidak terprovokasi oleh adanya sejumlah pihak yang berkepentigan dalqm mewacanakan adanya usulan RUU yang tak urgen karena hal itu bisa berimplikasi pada dampak sosial negatif dimasyarakat utamanya pada sisi pemubaziran uang rakyat.

Penulis: Zulkifli Malik

loading...