Unjuk rasa ProDem dan Bem Yaspi minta PP No.60 Tahun 2016 dicabut

oleh -303 views

Indotimnews– Jaringan Pro Demokrasi (ProDem) Makassar dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Yaspi Makassar, menggelar aksi unjuk rasa menentang penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2016, terkait kenaikan biaya STNK, TNKB dan BPKB serta tarif listrik, Selasa (10/1/17).

“Di awal tahun 2017 Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi-Jk telah menetapkan peraturan Pemerintah (PP No.60 Tahun 2016) tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” teriak Chonel, koordinator aksin dalam orasinya.

Dikatakan, selain itu pemerintah juga menaikkan Tarif dasar listrik yang berdampak pada pengusaha lokal menengah ke bawah.

“Pada tanggal 06 Januari 2017 lalu, Pemerintah menaikkan tarif PNBP. Kenaikan PNBP Meliputi , biaya pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi Kendaraan bermotor pilihan dan surat izin serta STNK lintas batas Negara dan lain-lain. Kenaikan biaya tersebut mencapai hingga 3 kali lipat,” tegasnya.

Ada beberapa alasan Pemerintah lanjut Chonel, alasan menaikkan harga tersebut pertama, trainer dan training dalam rangka membangun SDM. Kedua, membangun infrastruktur dan sistem pendukung lainnya. Ketiga, Updating sitem-sistem. Keempat material pendukung dan lain-lain. Alasan tersebut tidak rasional, seharusnya Pemerintah memperbaiki sistem dan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat terlebih dahulu, karena pelayanan sampai saat ini sangat buruk dan lalai dalam melayani Masyarakat. Apalagi sosialisasi kenaikan tarif tersebut sangat mendadak dan terkesan dipaksakan serta tanpa melalui rencana yang matang, dari penetapan PP akan berdampak buruk pada Masyarakat

“Dampak dari kenaikan tersebut akan menimbulkan meningkatnya kenaikan inflasi dan biaya ekonomi disektor transportasi barang dan jasa. Jugak mempengaruhi peningkatan logistik yang semakin memperburuk perekonomian Nasional Dan Ekonomi Rumah tangga. Kondisi Masyarakat semakin buruk dengan dikuranginya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar listrik (TDL) ditambah lagi dengan kenaikan PNBP. Apalagi hasil perkebunan para petani dibebani pajak Ekspor,” jelas koordinator aksi unjuk rasa ini.

Maka, atas dasar pemikiran di atas,Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Kota Makassar & BEM YASPI mendesak dan meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (Jokowi-jk)

1. Cabut kembali Peraturan Pemerintah (PP No. 60 tahun 2016)
2. Evaluasi kembali kebijakan Pemerintah (PP No. 60 tahun 2016)
3. Kembalikan peraturan Pemerintah No.50 tahun 2010.

Aksi puluhan aktivis kemahasiswaan inipun dihiasi dengan membakar ban bekas.

Laporan: Umat

 

loading...
loading...