Usulan Ganti Nama Wisma Negara jadi Gedung Phinisi Disorot LPLHIPI. Ini Sebabnya!

oleh -335 views

MAKASSAR– Usulan ganti Nama, hanya kebutuhan palsu, dan Bagaimana dengan K3…?”

Tersiar kabar PLT Gubernur Sulsel, Soni bakal mengganti nama Wisma Negara, menjadi Gedung Phinisi, yang ada di Jalan Tanjung Metro, me jadi sorot taja  LPLHIPI (Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup, Industri, Pertambangan Indonesia).

Rahmatullah pengurus LPLHIPI dalqm rilisnya menjelaskan, organisasi ini menolak pergantian nama, karena dianggap erat hubungan nya dengan ke arifan lokal, sementara di dalam lokasi CPI potensi merusak lingkungan, kontradisi.

“Kalau kami pake nama lain aja yang jauh hubungannya dengan ke arifan lokal, kecuali bangunannya ramah lingkungan dan peduli lingkungan boleh menggunakan nama yang erat dengan ke arifan lokal,” jelasnya,

Ditekankan, tidak perlu sibuk cari nama yg pas untuk wisma negara, itu tidak penting yang urgen bagaimana nasib masyarakat sekitar reklamasi, dan bagaimana ekosistem laut ketika CPI Kota Makassar, resmi di fungsikan kedepan, ini mesti di jawab oleh PLT Gubernur Sulsel.

:Kami juga mempertanyakan, itu CPI Apakah Karyawannya semua sudah mengantongi Sertifikat K3 (kesehatan, dan keselamatan kerja) kalau tidak itu melanggar sesuai undang-undang undan di bawah ini,” tambahanya.

Pada dasarnya, kata Rahmatullah, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”).

 

Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

“Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi, Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (Rilis)

loading...
loading...