Pengamat Transportasi; UU No.22/2009 tak Perlu Direvisi atau Dirubah Hanya Karena Angkutan Online

oleh -404 views

MAKASSAR– Soal
Transportasi online tak perlu dilakukan revisi atau perubahan  pada Undang Undang No.22/2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) dibenarkan oleh pakar transportasi yang ada di Sulsel pada kegiatan Seminar Transportasi Angkutan Umum Online permasalahan dan penanganannya ( 29/3/2018 ) di Sheraton Hotel yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sulsel.

Kegiatan ini diikuti Stakeholder, Akademisi, Mahasiswa, Pelajar  guna mewujudkan keamanan, keselamatan berlalu lintas di Provinsi Sulawesi Selatan, yang di Buka Oleh Kapolda Sulsel Irjen. Pol. Drs. Umar Septono, S.H., M.H dan dihadiri oleh Dirlantas Polda Sulsel Kombes. Pol. Agus Wijayanto, SH, SIK, MH dan Para PJU Polda Sulsel dan Narasumber yaitu Pakar Transportasi Prof Dr Ir Lambang Basri Said, M.Ti (Universitas Muslim Indonesia Makassar), Pakar Teknologi Informasi DR.Suryadi Pakar, Prof DR Andi Muin Fahmal,S.H.,M.H (Universitas Hasanudin Makassar) dan Prof DR Nurhasan Ismail SH,M.Si (Dari Universitas Gajah Mada).

Dalam seminar itu, Guru Besar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof Dr Abd Muin Fahmal, yang menjadi salahsatu nara sumber mengatakan, UU no 22 /1999 tidak perlu direvisi atau dirubah hanya karena angkutan Online.

“Yang jelas UU no 22 /1999 tidak perlu direvisi atau dirubah hanya karena angkutan Online,” tegasnya.

Dijelaskan, tentang angkutan Online sudah benar bila terbit Peraturan pemerintah 108/2017 karena hal itu merupakan penjabaran UU no.22 / 1999 pasal 157.

Nah, jika PM 108 dirasa belum mengakomodir karena hanya sektor Kemenhub, bisa ditingkatkan ke PERPRES dengan sektor lain seperti Kominfo, Kemendag dan lainnya yang didalamnya.

“Dengan begitu wacana merevisi, apalagi merubah UU LLAJ tak perlu,” ucapnya.

Karena itu, ia menjelaskan, keberadaan UU No.22 Tahun 2009 tentan LLAJ sudah menjawab soal transportasi online, jadi tak adalagi yang perlu direvisi maupun diubah.

 

Sementara itu Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Umar Septono kepada wartawan menjelaskan, kegiatan yang diikuti sejumlah elemen ini, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam berlalulintas dengan mengacu pada UU No. 22/2009 ttg LLAJ, Instruksi Presiden RI No. 4/2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan, Permenhub No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan Peraturan Pemerintah No. 37/2017 terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Dengan Regulasi yang ada, maka terkait masalah Transportasi Online sudah di Akomodir dalam menerapkan dan mengatasi permasalahan Transportasi Online di Sulsel sehingga tak perlu dilakukan perubahan undang-undang,” terang mantan Kapolda NTB ini. (*)

loading...
loading...