Walhi: Pemerintah Harus Pulihkan Lingkungan

oleh -407 views

20141201_15_17_16-1Makassar– Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Region Sulawesi menyerukan pemerintah memulihkan lingkungan dan bersikap tegas untuk melakukan moratorium izin-izin baru dan mengevalusi izin-izin yang sedang berjalan.

“Hal itu perlu dilakukan sebagai tindaklanjut dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan terobosan penting dalam memberatas korupsi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia,” kata Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar di Makassar, Minggu.

Berkaitan dengan hal itu, maka Walhi pada enam provinsi di Sulawesi mendesak pemerintah pusat dan daerah agar melakukan peninjauan terhadap izin-izin lama dan melakukan moritoriaum terhadap izin yang baru diajukan.

Menurut pandangan aktivis Walhi Region Sulawesi, lanjut dia, yang utama harus dibenahi pemerintah adalah menyikapi sektor pertambangan dengan membentuk nota kesepemahaman bersama (NKB) dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara.

“Kami memberikan apresiasi atas langkah yang telah ditempuh oleh KPK dan komitmen Kementerian dan Lembaga Negara tersebut,” ujarnya.

Pada pertemuan yang dilaksanakan oleh KPK pada tanggal 10 – 12 November 2014 di Jakarta untuk mengevaluasi rencana aksi pada masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah, maka WALHI Region Sulawesi menilai ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian WALHI di wilayah Sulawesi.

Sementara itu Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Kisran Makati mengatakan, inisiatif KPK dalam membuat koordinasi dan supervisi di sektor pertambangan ini, juga harus diikuti dengan mendorong koordinasi dan supervisi di sektor perkebunan.

“Hal ini mengingat banyak kerugian negara yang ditimbulkan perkebunan sawit melalui manipulasi dengan berbagai modus,” katanya.

Menurut dia, selain kerugian negara dari manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit, juga banyak kebun-kebun sawit yang masuk di wilayah kawasan hutan dan wilayah kelola rakyat yang itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Data KPK menyebutkan, terdapat 1.560 jumlah IUP di Sulawesi, dan hasil rekap korsup yang dilakukan oleh KPK, di Sulawesi Selatan yang mendapatkan rekomendasi “clean and clear” dari Pemerintah Sulsel, hanya 33 IUP dari 414 IUP yang ada di Sulsel.

Ini menunjukkan lemahnya komitmen Pemprov dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan. Sementara dari 443 IUP di Sulawesi Tengah, baru 85 IUP yang dicabut. Di Sulawesi Tenggara, KPK menyebutkan ada 498 IUP dengan kategori “clean and clear” sebanyak 314 dan non CC sebanyak 184, dan izin yang dicabut hanya 13 IUP dan itupun hanya di Kabupaten Kolaka Utara.

“Yang juga penting untuk dilakukan ke depan adalah bagaimana pencabutan ijin terhadap perusahaan dibarengi dengan tindakan hukum kepada perusahaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan, merugikan Negara dan merusak lingkungan hidup,” ujar Direktur WALHI Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor.

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.