Warga NTT Diminta Waspada Investasi Bodong

oleh -199 views

images(5)Indotimnews.com– ‘Hati-hati investasi bodong’, ini merupakan peringatan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada konsumen di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tidak tergiur dengan rayuan-rayuan untuk menginvestasi uang dalam jumlah besar dengan iming-iming meraup keuntungan yang besar pula dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang legalitasnya diragukan.

Untuk menghindari investasi bodong tersebut, konsumen harusnya mengecek benar keabsahan dari Lembaga Jasa Keuangan yang menawarkan berbagai program keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Perlu dilakukan pengecekan, LJK itu seperti apa dan latar belakangnya, sebelum menyimpan uang di LJK itu,” kata Hendriyono Rahman, Pengawas Bank Senior di OJK Nusa Tenggara Timur (NTT) saat media Ghatering dengan wartawan di Nekamese, Kabupaten Kupang belum lama ini.

Banyak sekali lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, seperti sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya (body finance). Dari semua lembaga ini mereka memiliki anak perusahaan, seperti di sektor perbankan yang juga miliki asuransi dan industri jasa keuangan. Karena itu diharapkan kepada masyarakat agar memanfaatkan OJK untuk mengecek kebenaran lembaga jasa keuangan yang akan digunakan masyarakat. “Pada intinya, masyarakat tidak ingin kehilangan uang saat menyimpan di lembaga jasa keuangan,” katanya.

Untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka OJK gencar melakukan sosialisasi kepada semua kalangan, mulai dari wartawan hingga ibu rumah tangga agar memahami tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Dia mencontohkan, jika ingin meminjam atau menyimpan uang sebaiknya dilakukan di Bank. Jika yang diinginkan konsumen berupa barang, maka ada beberapa alternatif yang bisa dipakai termasuk body finance.

Banyak masyarakat di NTT yang tergiur dengan keuntungan yang besar, sehingga tidak memperhatikan masalah legalitas dari lembaga jasa keuangan yang akan diinvestasikan, seperti masalah Mitra Tiara di Larantuka, Flores Timur yang terjadi tahun 2013 lalu. Ini merupakan salah satu contoh kasus, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyimpan atau menginvestasikan uangnya di lembaga jasa keuangan.

Di NTT, OJK telah menangani sebanyak 18 pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Salah satu kasus yakni penarikan mobil oleh Bank Sinar Mas atau Adhira yang dinilai dilakukan sepihak tanpa peringatan terlebih dahulu. Masalah ini sering dialami nasabah yang telat membayar angsuran ke Bank atau body finance. “Harusnya Bank atau body finance itu memberikan peringatan terlebih dahulu, sebelum menarik mobil tersebut,” katanya.

Contoh-contoh masalah tersebut merupakan peringatan bagi konsumen atau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan atau melakukan kredit barang di lembaga jasa keuangan. Namun, jika masyarakat menemukan masalah seperti itu bisa segera melaporkan ke OJK melalui layanan OJK dengan nomor 500655 atau melalui surat, telepon, faksimili, email, short mesage service, media online dan media sosial.

OJK yang dibentuk pemerintah dan diresmikan oleh mantan Presiden RI Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) pada 19 November 2013 lalu berwenang mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi bagi lembaga jasa keuangan, dengan maksud untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.

Selain itu, OJK juga berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Kewenangan yang diberikan ini karena umumnya masyarakat belum memiliki informasi yang memadai mengenai layanan dan produk lembaga keuangan formal. “Sejauh ini, perlindungan konsumen keuangan belum optimal, hal itu ditandai tingginya pengaduan konsumen keuangan,” kata Kepala sub bagain pengawasan Bank Kantor OJK (NTT), Wayan Sujana.

Masalah-masalah keuangan yang dapat dilaporkan ke OJK, pada prinsipnya terkait dengan masalah sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, peransuransian, pembiayaan, dan dana pensiun. Masalah umum yang disampaikan bisa terkait dengan legalitas lembaga jasa keuangan, serta produk dan profesi seputar lembaga jasa keuangan tersebut. “Pengaduan terkait dugaan pelanggaran lembaga jasa keuangan dan kerugian finansial yang ditimbulkan juga dapat disampaikan,” katanya.

Semua pengaduan akan diverifikasi oleh OJK untuk penyelesaiannya. Seluruh pengaduan yang disampaikan ke OJK secara gratis tanpa dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta tak ragu menyampaikan permasalahannya ke OJK. “Layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis,” katanya. (nttterkini)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.