Home / Indotimnews / Wawali Ajak DPRD Tikep Berfikir Sehat

Wawali Ajak DPRD Tikep Berfikir Sehat

Indotimnews– Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan yang kerap melontarkan kritikan di tubuh pemerintahan daerah Kota Tikep dibawah pimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, mulai dari penagihan Janji Poltik, Kelapa Genjah sampai pada sikap sejumlah fraksi yang tidak berpendapat dalam penyampaian ahir fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2016,.

Hal itu membuat Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen angkat bicara.

Kepada Sejumlah media saat ditemui di ruang kerjanya Rabu, (5/7), orang nomor dua di kota tidore kepulauan itu mengatakan bahwa dirinya sangat berterimakasih kepada DPRD sebagai mitra pemerintahan yang terus mengingatkan pihaknya agar dapat berbenah menjadi lebih baik.

Hanya saja dalam berpemerintahan, ia berharap DPRD yang memiliki tiga fungsi diantaranya Pengawasan, Penganggaran dan legislasi bisa berfikir secara sehat dalam merespon setiap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlunya untuk dilakukan sinergitas yang baik antara DPRD dengan masing-masing SKPD.

“Soal penyusunan program itu memang dilakukan oleh masing-masing SKPD, namun ketika masuk pada pembahasan anggaran itu melibatkan DPRD, jadi sangat tidak logis ketika program yang telah dicanangkan tidak diketahui oleh DPRD, maka ketika saya melihat ada beberapa fraksi yang tidak mau berpendapat, terus terang saya merasa lucu, apalagi dengan alasan belum dilakukan pembahasan secara fraksi karena waktu yang terlalu singkat, padahal dokumennya itu kita kirim ke mereka pada bulan mey lalu. Maka dari itu kalau alasannya demikian, berarti selama ini DPRD mungkin terlalu banyak jalan-jalan sehingga tidak sempat lakukan pembahasan secara Fraksi,” ujarnya sembari berkelakar dengan sejumlah media.

Apalagi kata Wawali, dengan melihat kondisi DPRD yang saat ini begitu molor dalam melanjutkan pembahasan BUMD, tentu dengan sendirinya sangat menghambat apa yang menjadi visi misi pemerintah daerah, padahal dokumen tersebut telah diajukan pada tahun sebelumnya.

“Sudah satu tahun BUMD ini berada di DPRD tapi sampai sekarang belum juga selesai, padahal jika masalah ini didukung secara bersama maka sudah tentu kebutuhan masyarakat bisa terjawab,” imbuhnya.

Laporan : Ute

loading...