Wawali Larang Peredaran Miras, Dewan dan Warga Makassar Mendukung

oleh -101 views

images(2)Indotimnews.com– Legislator DPRD Makassar, Susuman Halim mendukung sikap Wakil Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal MI yang akan melarang penjualan minuman keras atau beralkohol di minimarket.

“Perda Miras memang akan kita revisi, itu setelah adanya usulan dari AUHM (Asosiasi Usaha Hiburan Malam) yang menginginkan Perda Miras direvisi. Akan tetapi, kita akan mendukung langkah Pak Wawali yang ingin mengeluarkan surat keputusan larangan menjual miras di minimarket,” ujarnya di Makassar, Selasa.

Susuman yang juga Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan itu mengatakan, pengusulan dari sejumlah pengusaha AUHM itu tidak lain karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang baru dikeluarkan.

Sedangkan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menegaskan jika seluruh minimarket yang ada di Kota Makassar dilarang menjual minuman keras beralkohol jenis apapun yang mulai diberlakukan pada 16 April 2015.

“Bila Surat Keputusan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Kota Makassar sudah rampung dan disampaikan ke saya maka tidak ada kata lain, itu dilarang,” tegasnya.

Menurut dia, pelarangan itu mulai efektif sejak diberlakukan SK tersebut sehingga tidak ada alasan bagi minimarket di seluruh Makassar menjual minuman beralkohol karena sudah diatur.

“Kalau ketahuan maka tugas Satpol PP dan polisi yang akan menertibkan dan tidak ada alasan minimarket jenis apapun menjual minuman keras karena berdampak pada angka kriminalitas,” paparnya.

Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rudianto Lallo menyatakan, revisi Peraturan Daerah Minuman Keras khususnya yang mengatur peredarannya itu harus lebih diperketat lagi.

Rudianto mengatakan, pengusaha AUHM berpandangan, peredaran minuman beralkohol di toko swalayan tidak dibatasi karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan bernomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

Namun menurut dia, revisi sebaiknya dilakukan untuk memperketat peredaran minuman keras. Sebab pada aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan, terjadi sebaliknya. Di mana miras boleh dijual pada toko swalayan.

“Kita berwenang untuk mengatur sendiri bagaimana pengawasan terhadap berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Jangan sampai generasi muda hingga anak kecil bisa dengan mudah dimasuki oleh pengaruh minuman keras,” jelasnya.

Legislator Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengatakan, pemerintah kota sebaiknya berinisiatif untuk melakukan revisi perda segera setelah muncul aturan baru di pusat.

Itu untuk menghindari adanya salah tafsir terhadap substansi peraturan. Terkait Perda miras, itu bisa saja dilakukan karena setelah diterbitkan, muncul Peraturan Menteri Perdagangan yang ikut membahas hal serupa.

Senada dengan wakil rakyat ini, sejumlah tokoh masyarakat juga menyatakan diri mendukung rencana wawali.

Sebelumnya, Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) meminta kepada Pemerintah Kota dan DPRD Makassar agar melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Minuman Keras dan membolehkan peredarannya di swalayan.

“Perdanya harus diubah karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Kita akan egera mengajukan analisis akademiknya kepada Pemkot dan DPRD agar perda terkait pengendalian miras dapat segera diubah,” ujar Ketua AUHM Makassar, Zulkarnaen Ali Naru.

Dia mengatakan, peredaran minuman beralkohol di toko swalayan tidak dibatasi karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan bernomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Makassar Nomor 4 Tahun 2014 itu mengatur pelarangan, pengaturan, dan pengendalian minuman keras termasuk pembatasan penjualan pada swalayan.
(antara-sulsel.com)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.