Wawali Makassar “Warning” SKPD Tuntaskan Randis Rp589 Juta

oleh -211 views

images(180)-1Makassar– Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal memperingatkan “warning” satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk merampungkan administrasi tunggakan pajak kendaraan dinas yang mencapai angka Rp589 juta.

“Ini harus menjadi perhatian bagi semua pejabat yang menguasai kendaraan untuk membayar tunggakan kendaraan dinas sebelum bermasalah dengan hukum,” jelasnya di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, demi terbebasnya dari tunggakan itu, semua pejabat SKPD untuk memperhatikan surat edaran yang telah dikeluarkan wali kota mengenai tunggakan pajak kendaraan.

“Randis di kepala bidang misalnya yang berpindah bidang itu harus diselesaikan SKPD-nya. Ini persoalan administrasi, tetapi bisa berakibat hukum,” ucap Deng Ical.

Kepala Badan Pengelola Asset dan Keuangan Makassar, Erwin Syarifuddin Hayya mengatakan, surat edarannya telah keluar untuk segera melunasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Semua yang terkait dalam hal ini harus segera menyelesaikannya, jangan sampai banyak permasalahan yang timbul karena tunggakan itu. Jika sudah selesai, selanjutnya segera dilaporkan ke kami buktinya, nanti kita cocokkan,” ujarnya.

Ia menegaskan akan melakukan validasi secara ketat terhadap kendaraan dinas yang belum membayar pajaknya karena secara aturan pajak harus dibayar.

“Misalnya kendaraan yang ada di SKPD 10, harus menyampaikan juga 10 bukannya menyampaikan tujuh. Kalau tujuh yang dilapor, tiganya kemana. Nanti orang-orang di SKPD akan verifikasi, sehingga mencari tiganya itu kemana, kenapa tidak dilaporkan,” katanya.

Dengan verifikasi ini, lanjutnya, tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kota Makassar bisa diselesaikan. Yang kedua penataan penempatan kendaraan dinas bisa maksimal.

“Target `deadlinenya` SKPD menyampaian laporannya 17 Oktober untuk segera menyampaikan bukti, fotocopy, kwitansi pembayaraan. Adakan struknya kalau pajak dan fotocopy STNK. Nanti kami validitasi satu persatu,” ucap Erwin.

Termasuk jika STNK kendaraannya ada yang hilang, untuk segera mengurusinya di pihak kepolisian. Erwin mengemukakan ada juga kendaraan dinas dalam proses pemutihan, itu sudah tanggung jawab pemilik kendaraan untuk melunasinya.

“Kendaraan yang sudah dalam proses dum atau penghapusan kita pikir kalau sudah penghapusan ngapaian lagi dibiayai, itu tanggung jawab pribadi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Makassar Mohammad Hasan Sijaya menyatakan jumlah tunggakan kendaraan dinas Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp589 juta.

“Tunggakan itu ada yang sejak 2009 dan 2010 sampai bulan ini,” ujar Hasan.

Dia mengatakan, tunggakan pajak itu terdiri atas kendaraan roda dua senilai Rp115 juta dan dari pajak roda empat Rp474 juta. Kendaraan itu berada di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar. Namun Hasan enggan menyebutkan nama-nama SKPD penunggak pajak tersebut.

Samsat juga telah merilis total tunggakan pajak kendaraan di Kota Makassar senilai Rp117,5 miliar. Itu terdiri atas kendaraan dinas Pemerintah Kota, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta milik pribadi.

Jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang belum membayar pajak sebanyak 467.089. Tunggakan pajak tersebut mulai terhitung sejak tahun 2009 sampai 2013. Adapun nilai pajak yang telah terealisasi hingga Agustus 2014 baru mencapai Rp22,8 miliar dari 18.227 unit kendaraan. (Antara)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.